Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Islam Iskandar, SH, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda yaitu Kapolres Jeneponto, Dandim 1425 Jeneponto, Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Kadi Intel Kejaksaan Negeri Jeneponto, serta seluruh Camat, Kepala Desa, dan Kepala Dinas se-Kabupaten Jeneponto.

Sebagai hasil kesepakatan, Pemerintah Kabupaten Jeneponto menetapkan bahwa kejadian bencana yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Rumbia resmi memasuki tahapan tanggap darurat bencana, menyikapi peningkatan risiko bencana yang mengancam beberapa wilayah.

“Melalui kesepakatan rapat hari ini, kita nyatakan bahwa penanganan bencana di beberapa desa di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dilanjutkan statusnya ke tahapan tanggap darurat. Ini berarti seluruh jajaran harus meningkatkan kesiapsiagaan dan segera mengambil langkah-langkah taktis dan terukur untuk mengantisipasi dan menanggulangi dampak bencana yang terjadi,” tegas Bupati Paris Yasir.

Sebagai bentuk dukungan penuh terhadap keputusan ini, Polres Jeneponto dan TNI (Kodim 1425 Jeneponto) menyatakan kesiapan untuk melaksanakan seluruh arahan dan kebijakan Bupati Jeneponto, termasuk dalam hal pengerahan personel, pengamanan wilayah, bantuan evakuasi, dan distribusi logistik di lapangan.

Rapat juga membahas pembentukan tim posko terpadu, pendistribusian bantuan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta strategi komunikasi yang cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat. Bupati menekankan bahwa langkah-langkah yang diambil ke depan harus responsif, terukur, dan kolaboratif.

Dengan ditetapkannya status tanggap darurat, seluruh perangkat daerah dan unsur Forkopimda diminta untuk siaga dan proaktif dalam menjalankan fungsi serta tanggung jawabnya, guna memastikan keselamatan dan ketenangan warga masyarakat Jeneponto.

Peran Krusial Wakil Kepala Daerah dalam Pembangunan Nasional
Munas ASWAKADA yang diikuti oleh 289 wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk wakil bupati dan wakil wali kota. Acara yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar wakil kepala daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di wilayah masing-masing.
Pembukaan Munas ditandai dengan pemukulan gong oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, yang mewakili Menteri Dalam Negeri. Dalam sambutannya, Anwar Harun Damanik menekankan pentingnya sinergi antar wakil kepala daerah dalam memperkuat pembangunan daerah dan menyukseskan agenda nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyoroti peran strategis para wakil kepala daerah yang sangat dibutuhkan dalam mempercepat realisasi program prioritas pemerintah pusat.

Kehadiran Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, dalam Munas ini menjadi momentum strategis untuk menjalin jejaring dan bertukar gagasan dengan wakil kepala daerah lainnya. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, forum ini menjadi ajang untuk bertukar informasi mengenai potensi masing-masing daerah serta membangun sinergitas dalam pilar pembangunan daerah.
“Banyak bermunculan ide-ide kreatif dan inovatif untuk pembangunan daerah. Kita berbagi di situ. Harapannya mudah-mudahan kita bisa kompak, solid, bersatu untuk rakyat dan mensejahterakan wilayah masing-masing,” jelas Bobby.

Bagi Jeneponto, partisipasi Islam Iskandar diharapkan dapat menghasilkan ide-ide segar dan praktik terbaik yang dapat diimplementasikan untuk percepatan pembangunan. Diskusi mengenai penguatan peran wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan, pembangunan jejaring kerja sama antardaerah, peningkatan daya saing daerah, pembukaan lapangan kerja, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif, semuanya relevan dengan upaya mencapai visi Jeneponto Bahagia 2030.

Visi Jeneponto Bahagia 2030 mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur yang merata, hingga optimalisasi potensi ekonomi lokal. Melalui Munas ini, Islam Iskandar berkesempatan untuk menyerap berbagai inovasi dari daerah lain, sekaligus mempromosikan potensi Jeneponto kepada wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Sinergi dan Kolaborasi sebagai Kunci Kemajuan

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wadoyo, selaku tuan rumah, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi solid antara kepala daerah dan wakilnya sebagai pondasi penting untuk menyangga pekerjaan besar dan kompleks di masing-masing daerah. Ia berharap Munas ini dapat menciptakan energi kebaikan dan dorongan bagi kepala daerah dan wakilnya agar lebih baik.
Senada dengan itu, Munas I ASWAKADA tidak hanya memilih pengurus baru periode 2025-2030, tetapi juga merumuskan sejumlah rencana kerja strategis. Rencana kerja ini diharapkan menjadi panduan bagi para wakil kepala daerah untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam membangun daerah.

Keikutsertaan Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, dalam Munas ASWAKADA ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mencari solusi dan strategi terbaik untuk mewujudkan Jeneponto Bahagia 2030. Diharapkan, hasil-hasil Munas ini dapat menjadi bekal berharga untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Jeneponto. (Humas Kominfo)

Momentum tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan koperasi di tingkat lokal, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis koperasi.

Apel siaga berlangsung meriah dan khidmat, dihadiri oleh Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, SE., MM., bersama unsur Forkopimda, para kepala OPD, camat, kepala desa/lurah, serta ratusan anggota koperasi dari berbagai wilayah di Jeneponto.

Dalam kesempatan itu, Bupati Paris Yasir secara langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan kepada seluruh pengurus dan badan pengawas koperasi yang baru dilantik. Setelah pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan yang disaksikan oleh para undangan yang hadir.

“Dengan mengucap sumpah ini, saudara-saudara telah memikul tanggung jawab besar untuk menjalankan amanah dengan jujur, adil, dan penuh integritas. Jadikan koperasi sebagai pilar kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan,” pesan Bupati Paris Yasir dalam arahannya.

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi kerakyatan di Jeneponto. Menurutnya, koperasi harus dikelola secara profesional dan berbasis potensi lokal agar mampu berdaya saing dan menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat.

Apel siaga ditutup dengan pembacaan yel-yel semangat koperasi, deklarasi komitmen bersama, serta seruan untuk membangun koperasi yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Upacara peringatan yang mengusung tema nasional “Polri untuk Masyarakat” ini dipimpin langsung oleh Kapolres Jeneponto AKBP Widi Setiawan, S.I.K., M.I.K., yang bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, SE., MM, Wakil Bupati Islam Iskandar, SH, Dandim 1425 Jeneponto, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, serta para Purnawirawan Polri yang hadir sebagai tamu kehormatan.

Dalam amanatnya, Kapolres Jeneponto menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi dan profesionalisme seluruh jajaran kepolisian di wilayah Jeneponto. Ia juga memberikan penghormatan khusus kepada para Purnawirawan Polri yang telah berjasa dalam sejarah panjang pengabdian kepolisian.

“Selama 79 tahun perjalanan Polri, kontribusi dan pengorbanan para anggota menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terima kasih atas loyalitas dan integritas yang telah ditunjukkan, baik oleh personel aktif maupun para Purnawirawan,” ujarnya.

Rangkaian upacara turut diisi dengan pembacaan amanat Kapolri dan penyematan tanda penghargaan kepada personel Polres Jeneponto yang berprestasi dalam menjalankan tugas.

Meski dilaksanakan secara terbatas dan tanpa keterlibatan langsung unsur masyarakat, peringatan ini tetap menjadi simbol penguatan semangat korps Bhayangkara serta sinergi antara institusi Polri dan pemerintah daerah. Semangat ini diharapkan terus memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Jeneponto demi terwujudnya daerah yang aman, damai, dan kondusif.

Acara wisuda ini diikuti oleh total 133 wisudawan dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA Islam Terpadu yang berada di bawah naungan YPWI Ulul Al Bab. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ustaz Dr. H. Salahuddin Guntung, Lc., M.A., Komisi Aqidah DPP Wahdah Islamiyah, yang juga menjadi narasumber pada sesi Taklim Parenting dengan tema “Mewujudkan Generasi Rabbani Menuju Jeneponto Bahagia.”

Sejumlah pejabat dan undangan juga terlihat dalam kegiatan tersebut, di antaranya perwakilan dari KODIM 1425 Jeneponto, Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua DPD Wahdah Islamiyah Jeneponto, pengurus yayasan, serta para orang tua siswa yang turut menyaksikan prosesi wisuda.

Dalam sambutannya, Dr. Sulaeman Natsir menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi YPWI dalam mendukung pembangunan pendidikan di Kabupaten Jeneponto.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jeneponto, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Wahdah Islamiyah yang telah melaksanakan wisuda bagi 133 siswa hari ini. Ini adalah bentuk kontribusi nyata dan kolaboratif dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Pendidikan di daerah kita,” ujar Sulaeman.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa model pendidikan Islam Terpadu yang dikembangkan oleh Wahdah Islamiyah mampu mencetak generasi rabbani—yakni generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga kuat dalam akidah, adab, dan akhlak.

Salah satu momen yang paling membanggakan dalam prosesi wisuda ini adalah pengumuman prestasi siswa, khususnya dalam bidang Tahfizhul Qur’an. Siswa tingkat SMA berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz, SMP 20 juz, SD 3 juz, dan TK 1 juz serta beberapa hadits pilihan. Tak hanya itu, prestasi di bidang lomba ceramah dan hafalan hadits berbahasa Makassar di tingkat kabupaten juga mendapat apresiasi khusus.

Menutup sambutannya, Sulaeman menyampaikan harapan Bupati Jeneponto agar Wahdah Islamiyah terus meningkatkan perannya, terutama dalam pencegahan Anak Tidak Sekolah (ATS).

“Kami menyampaikan harapan Bapak Bupati agar seluruh jajaran Wahdah Islamiyah serta para orang tua dapat menjadi duta dalam upaya pencegahan ATS. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua masyarakat dan stakeholders terkait,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa program pendidikan juga merupakan implementasi dari sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban dari buaian hingga liang lahat.

Dengan terselenggaranya Wisuda Akbar ini, diharapkan menjadi tonggak awal bagi para siswa dan orang tua untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan semangat dan kualitas yang semakin baik.

Mengingat, Pemkab Bantaeng menyediakan Perlindungan dan Pendampingan Hukum secara gratis untuk perempuan dan anak.

Hal tersebut ditandai saat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Peremupan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Sulsel, Rosmiati Sain bersama Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin menandatangani nota kesepatakan.

Kerja sama tersebut terkait Posko Bantaeng Jalan Kartini No. 29 terkait pemberian Bantuan Hukum.

Penandatanganan nota kesepakan turut dilakukan antara Ketua Yayasan Bantuan Hukum Perempuan dan Anak (YBH PA) Bangkit, Putri Fatima Nurdin, bersama RSUD Prof. DR. M. Anwar Makkatutu, dan Dinas Kesehatan Bantaeng.

Kerja sama tersebut terkait komitmen bersama untuk Pembinaan, Perlindungan dan Pendampingan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantaeng.

Seluruh kerja sama tersebut dilakukan saat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bantaeng, menggelar Capacity Building Fasilitator Sahabat Peremuan dan Anak (Sapa) Tahun 2025, di Hotel Kirey Bantaeng, Jumat, 27 Juni 2025.

Ketua YBH PA Bangkit, Putri Nurdin mengatakan, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, perkawinan anak, penelantaran, perdagangan manusia, serta berbagai bentuk diskriminasi masih terus terjadi dengan angka yang memprihatinkan.

“Tantangan utama yang dihadapi perempuan dan anak korban kekerasan adalah keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak hukum mereka, kesulitan finansial untuk mengakses bantuan hukum profesional,” katanyaZ

Dirinya menambakan, berdasarkan kondisi tersebut, perlu kolaborasi antara lembaga yang bergerak dibidang pendampingan hukum khusus perempuan dan anak bersama pemerintah.

“Oleh karena itu pihaknya dan pemerintah melaksanakan kegiatan Pelatihan Pendampingan Khusus untuk Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantaeng yang di ikuti oleh beberapa sektor Dinas dan Lembaga lainnya yang menangani Perempuan dan Anak,” katanya.

Kegiatan tersebut diikuti diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas BKKBN, RSUD Prof. Anwar Makkatutu, UPT PPA, Puspaga, Unit PPA Polres Bantaeng, Forum Anak Butta Toa, PKK Kabupaten Bantaeng, PGRI.

Sementara Bupati Bantaeng Uji Nurdin memberikan apresiasi dengan adanya keberadaan YBH PA Bangkit. Mengingat masih banyak masalah hukum yang dihadapi oleh Perempuan dan Anak.

“Semoga YBH PA Bangkit menjadi wadah perempuan dan anak yang aman untuk mengadu dan mendapat pendampingan dan bantuan hukum. Apalagi ini gratis. Sehingga sangat membantu,” pungkasnya.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan kerangka kebijakan strategis jangka panjang yang bertujuan mengarahkan pembangunan kependudukan melalui lima pilar utama, yaitu:
1. Penduduk Tumbuh Seimbang
2. Peningkatan Kualitas Penduduk
3. Pembangunan Keluarga
4. Pengendalian Kuantitas Penduduk
5. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Dalam sambutannya, Mustakbirin menyampaikan bahwa GDPK adalah fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Kebijakan kependudukan bukan semata-mata soal jumlah, tetapi bagaimana kita mengelola pertumbuhan dan distribusinya secara berkelanjutan. Ini membutuhkan komitmen dan sinergi dari seluruh perangkat daerah,” ungkap Mustakbirin.

Kegiatan pendampingan ini juga menjadi ajang penguatan pemahaman seluruh OPD dalam mengintegrasikan GDPK ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD, serta sebagai bagian dari evaluasi dan pemutakhiran data kependudukan.

Seluruh kepala perangkat daerah yang hadir menyampaikan dukungan penuh terhadap implementasi lima pilar GDPK di Jeneponto, serta siap melakukan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan isu-isu strategis kependudukan, seperti bonus demografi, ketimpangan wilayah, dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Jeneponto berharap dapat memperkuat arah pembangunan yang lebih terukur, inklusif, dan berbasis kependudukan sebagai investasi masa depan.

Sidang dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Bapak Haeruddin, selaku Panitera Majelis Sidang Luar Biasa.

Dalam sidang luar biasa ini, sebanyak delapan hakim resmi diambil sumpahnya dan dilantik untuk mengemban amanah sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jeneponto. Adapun nama-nama hakim yang dilantik adalah:
1. Olivia Putri Damayanti, S.H.
2. Ardyansyah Jintang, S.H.
3. Muhammad Fadli, M.S.H.
4. Zita Humairoh, S.H.
5. Adri Inggil Makrifah, S.H.
6. Nurhidayah Amriani, S.H.
7. Andi Hardiyanti Sakti, S.H.
8. Andi Luffi Meiranda, S.H.

Pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Ibu Andi Naimmi Masrura Arifin, yang berlangsung dengan sangat sederhana namun tidak mengurangi kesakralan dan Khidmat dalam sambutannya beliau juga menyampaikan harapan agar para hakim yang dilantik dapat menjunjung tinggi integritas, menjadikan keadilan sebagai landasan utama dalam setiap putusan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan khususnya di butta turatea.

Lbh lanjut beliau menyampaikan, bahwa seorang hakim harus tetap rendah hati dalam jabatannya namun tidak merendahkan diri dalam pergaulan, tetap menjaga Integritas baik didalam maupun diluar kantor.

Acara pelantikan ini merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memperkuat sumber daya aparatur peradilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan doa kepada para hakim yang baru dilantik dari seluruh jajaran dan tamu undangan yang hadir.

beritakabarbaru.com – Makassar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jeneponto TA 2024, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Jl. A.P Pettarani Makassar.

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan bapak Winner Franky Halomoan Manalu, SE, Ak, M.Ak, CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP secara langsung kepada Bupati Jeneponto dan Ketua DPRD Jeneponto, penyerahan LHP tersebut beriringan dengan penyampaian opini terbaik atas LKPD Kabupaten Jeneponto TA 2024, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, SE diberikan Amanah mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk memberikan sambutan, dan menyampaikan rasa syukur dengan ucapan Alhamdulillah, dalam sambutannya, Bupati Jeneponto menyampaikan bahwa ini adalah bentuk penantian yang sangat panjang bagi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, dimana sejak bertahun-tahun lamanya sejak adanya pemberian opini atas LKPD, yang lama ditunggu-tunggu oleh Masyarakat Kabupaten Jeneponto, alhamdulillah kali ini capain terbaik opini atas LKPD telah dicapai dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini tersebut merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dinilai telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang didukung dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan bebas dari salah saji material, tentu pencapaian ini tidak lepas dari peran kerja kolaboratif dan upaya yang begitu luar biasa oleh Pimpinan Perangkat Daerah, Tim Tindak Lanjut dan Tim Penyusun LKPD Kabupaten Jeneponto, ujar Paris Yasir (Bupati Jeneponto)

H. Paris Yasir menyampaikan dalam sambutannya bahwa capaian predikat ini merupakan sebuah prestasi dan kinerja yang sangat baik, dengan penuh rasa syukur mewakili Masyarakat jeneponto mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sulsel, penanggung jawab audit, pengendali teknis audit dan Ketua serta Anggota Tim Audit LKPD Jeneponto yang telah melakukan proses audit LKPD dan menghasilkan opini yang terbaik, hubungan yang sangat erat antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintah Daerah termasuk berbagai interaksi teknikal merupakan salah satu pilar dari tata kelola yang baik, terima kasih untuk seluruh proses yang luar biasa baik, semoga apa yang kita lakukan baik dari BPK maupun pemerintah kabupaten Jeneponto akan menyumbangkan perbaikan dan penguatan untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi kedua institusi sebagai pilar penjaga pengelolaan keuangan daerah yang baik dan tentunya menjadi instrumen yang akan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat menuju Jeneponto yang Bahagia, Berdaya Saing, Tangguh dan inklusif

Capaian ini, memberikan nuansa kegembiraan dan makna yang sangat istimewa bagi Masyarakat Turatea dan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, dalam penantian yang begitu panjang yang dilandasi dengan usaha, ikhtiar dan upaya-upaya perbaikan, sehingga capaian opini terbaik LKPD dapat dicapai dengan predikat WTP, tentu ini menjadi tantangan dan beban yang berat kedepan diawal kepimpinan kami, ini merupakan momentum berharga yang harus kami jadikan landasan untuk terus berbenah dan mempertahankan capaian predikat, bukan hanya kualitas laporan keuangan yang dapat diyakini kebenarannya, namun terlebih kepada pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan efektifitas dan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup Masyarakat, sehingga akan menjadi jaminan bahwa setiap rupiah uangnya rakyat, harus dikelola dengan benar untuk kesejahteraan Masyarakat, tambah bupati jeneponto’.

Kepala BPKAD Jeneponto, H. armawih A. Paki, menambahkan dengan ucapan penuh syukur dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah aktor pengelola keuangan di tingkatan OPD baik itu pengguna/kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara dan pengurus barang yang telah maksimal melaksanakan dan mengawal seluruh proses perbaikan pengelolaan keuangan daerah, tentunya capaian predikat WTP ini tidak terlepas dari peran dan perhatian maksimal Bapak Bupati Jeneponto H. Paris Yasir dan Bapak Wakil Bupati Jeneponto Islam Iskandar.

Dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan APBD TA 2024, Kabupaten Jeneponto di nahkodai oleh 2 (dua) orang Penjabat Bupati yaitu Bapak Junaedi B, S.Sos, MH dan Bapak DR. Reza Faisal Saleh, S.STP, M.Si, kedua penjabat ini dalam perjalanan pelaksanaan APBD selalu mengawal dan mewanti-wanti proses pelaksanaan penatausahaan pengeloaan keuangan yang tertib dan benar sesuai asas kepatuhan, kami juga ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi atas peran penjabat bupati dalam mengawal proses pemerintahan di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2024, tambahan armawih’.

Capain Opini ini bisa di raih karena atas perhatian dan upaya perbaikan maksimal dari Bapak Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, SE, MM, Bapak Wakil Bupati Jeneponto Islam Iskandar, SH, Penjabat Bupati sebelumnya, Sekretaris Daerah dan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan jajarannya, upaya tersebut terus dilakukan dan berikhtiar agar pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan asas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal ini merupakan kebijakan langsung dari Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, SE., MM., sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan ASN. Terlebih, pencairan ini dilakukan dalam momentum menjelang Hari Raya Idul Adha, yang identik dengan kegiatan berkurban.

“Kebijakan ini merupakan wujud perhatian pemerintah kepada para ASN, khususnya dalam rangka menyambut Idul Adha. Diharapkan, ini dapat membantu dan memotivasi ASN untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bupati Paris Yasir.

Kebijakan ini pun disambut antusias oleh para ASN, mengingat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha hanya berselang kurang lebih 20 hari lagi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto, H. Armawih A. Paki, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran dan sedang memproses tahapan pencairan.

“Kami telah mempersiapkan kas untuk membayar TPP ASN selama dua bulan, yaitu Maret dan April 2025. Saat ini sedang berlangsung perekapan data ASN di masing-masing OPD, untuk selanjutnya dilakukan pembuatan Ampra oleh BKPSDM. Setelah dokumen lengkap, kami akan langsung memproses administrasi pencairannya,” jelas H. Armawih.

Ia menambahkan, anggaran yang disiapkan Pemkab Jeneponto untuk pencairan TPP ASN kali ini mencapai kurang lebih Rp5,5 miliar. “Kami berharap seluruh OPD segera menyelesaikan kelengkapan administrasinya, sehingga pekan ini kita sudah dapat mulai melakukan pembayaran ke masing-masing rekening ASN melalui Bank Sulselbar,” pungkasnya.